Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti usai memimpin Pertemuan Tim Kunspek Panja Desa Wisata/Kampung Tematik Komisi X DPR RI ke Desa Panglipuran, Kabupaten Bangli, Bali, Jumat (17/9/2021). Foto: Saum/Man

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menekankan, local wisdom harus hadir dalam pembentukan kebijakan pariwisata, terutama guna memulihkan ekonomi lokal di masa pandemi Covid-19. Integrasi local wisdom dalam kebijakan pemerintah terkait pariwisata ini akan mendorong masyarakat untuk ikut bersinergi melindungi kearifan lokalnya.

"Sejumlah desa yang potensi wisatanya berbasis masyarakat telah memiliki norma yang telah pegang teguh, namun seringkali tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Local wisdom harus ada dalam kebijakan pariwisata agar tidak menghilangkan identitas otentik masyarakat. Ini perlu disepakati bersama," tegas Agustina usai memimpin Pertemuan Tim Kunspek Panja Desa Wisata/Kampung Tematik Komisi X DPR RI ke Desa Panglipuran, Kabupaten Bangli, Bali, Jumat (17/9/2021).

Dirinya mengapresiasi usaha setiap elemen masyarakat yang tanpa henti melindungi kearifan lokal yang menjadi identitas otentik Desa Panglipuran. Menurutnya, desa ini mengandung nilai budaya tinggi berupa kehidupan sosial masyarakat. Masing-masing individu di Desa Panglipuran bersepakat memegang teguh adat istiadat.

Walaupun memang terdapat penyesuaian akibat modernisasi, namun masyarakat Desa Panglipuran tidak pernah mengubah tradisi. "Ada hal yang bersifat abadi. Seperti bisa melarikan diri dari segala rutinitas kota besar yang melelahkan, benar-benar menghibur sesuai dengan nama desanya," urainya.

Ke depannya, Agustina berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memberikan dukungan kebijakan sekaligus pendampingan penuh kepada masyarakat untuk mengelola desa wisata. Bisa berupa kebijakan dan anggaran untuk memfasilitasi proses pengembangan potensi budaya berbasis kearifan lokal sekaligus membuka peluang akselerasi pemulihan ekonomi lokal di Indonesia.

"Kreativitas itu sangat diperlukan untuk mencari strategi pemasarannya baru. Namun, tentu pemerintah harus mendukung sekaligus memfasilitasi lewat kebijakan, anggaran, dan pendampingan." tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar mengungkapkan ke depannya Kemenparekraf bisa mendampingi pembenahan aksesbilitas maupun amenitas kepariwisataan di desa wisata, khususnya untuk desa wisata di Kabupaten Bangli. Ia juga berharap pemerintah pusat lebih berperan dalam penataan fisik baik aksesbilitas maupun amenitas pariwisata lewat berbagai kementerian melalui skema selain DAK khusus untuk desa wisata. (ts/es)